Minggu, 16 Juni 2013

KENAIKAN HARGA BBM: KEBIJAKAN REZIM NEOLIBERAL ANTEK ASING

           KENAIKAN HARGA BBM: KEBIJAKAN REZIM         NEOLIBERAL ANTEK ASING


     Menurut hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN),sebanyak 86,1% responden menolak rencana pemerinta menaikan harga bbm,12,4% setujuh dan 1,5% responden menyatakan tidak tahu Tapi pemerintah melalui MEnko Ekein,menyatakan kenaikan harga bbm bersubsidi akan akan dilakukan paling lambat 17 juni 2013.Kenaikan itu sesuai dengan selesainya rapat paripurna soal Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP 2013) . Keputusan terkait dengan kenaikan bbm ini seakan mengulang sandiwara politik siding paripurna DPR tentang kenaikan bbm pada tahun 2012 lalu,hanya judulnya yang berbeda ,Kalau tahun 2012 judulnya :BBM naik atau tidak,sandiwara politik kali ini judulnya:Konpensasi kenaikan BBm untuk rakyatmiskin di setujui atau tidak

    Subsidi bebani APBN?

    Subsidi baik bbm dan lainya sering dikatakan jadi beban APBN karena menyedot alokasi APBN.Padahal istilah subsidi bbm itu masih dipertanyakan.Benarkah pemerintah selama ini memberikan subsidi atau sebaliknya justru rakyat yang memberikan subsidi untuk pemerintah dan kepantingan para kapitalis ?Besaran subsidi bbm di APBN 2013hanya rp193,8 triliun atau sekitar 12% dari total APBN.Faktanya,yang membebani APBN adalah utang dan pemborosan APBN.Tahun 3013 pembayaran bunga utang sebesar rp.113,2 triliun dan pokoknya rp.58,4 triliun dan surat utang nagara yang jatuh tempo tahun 2013 sebasar rp 71 triliun sehingga totalnya rp 241 triliun atau 21% dari belanja APBN,padahal sebagian besar utang itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

    Subsidi tak adil?


      Kasus pemilik TOYOTA alphard yang menggunakan premium mungkin di anggap mengusik rasa keadilan ,namun ,perlu di ingat mereka juga memiliki kontribusi dalam membayar pajak ,dimana dalam system ekonomi kapitalis pendapatan Negara terbesar adalah pajak .Dalam APBN_P 2012 total penerimaan Negara dari pajak sebesar rp 1.101T atau sekitar 82% dari total penerimaan APBN .Yang terbesar dari pajak tersebut adalah pph (pajak penghasilan) non –migas sebessar rp 445,7T,dan PPN sebesar rp,355,2T. IKlan pemilik mobil mewah terus di siarkan berulang-ulang untuk menunjukan bahwa subsidi salah sasaran .Ironisnya Pemerintah tak pernah mengelukan subsidi untuk para kapitalis atau perusahaan asing,mulai subsidi pajak atau yang di sebut dengan Tax Holiday,Subsidi BLBI yang besarnya +Rp 144 triliun,dana Rekapitulasi perbankan hampir RP500 triliun,penyelamatan Bank Century sebesar Rp6,7 T.Kasus paling akhir adalah Bantuan dana dari APBN-P tahun 2012 sebesar 1,3T untuk korban lumpur Lapindo yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan tetapi diambil alih /subsidi oleh pemerintah.Padahal Pemilik Grup Lapindo adalah salah satu dari 40 orang terkaya di Indonesia.Namun ,dia justru diberi bantuan atau subsidi dari APBN untuk kasus LApindo sejak tahun 2007 sampai saat ini mencapai rp 7,2 T.Ironisnya ,grup perusahaan tersebut sempat menunggak atau menggelapkan pajak. Itu semua yang menikmati adalah orang kaya,sementara yang membayar adalah rakyat melalui APBN yang bersumber dari pajak,inikah yang di sebut adil?





                   Sementara di sisi lain,banyak potensi penerimaan Negara hilang karena kebijakan pemerintah yang lebih pro asing daripada rakyat sendiri,misal ,menurut anggota BPH Migas,A. Qoyum Tjandranegara,potensi kerugian Negara tahun 2006-2009 mencapai 410,4T karena harga jual gasyang di jual ke Cina .Belum lagi ditambah kerugian tak langsung akibat PLN tidak bias mendapat gas karena di jual ke luar negri .PLN harus memakai BBM yang harganya mahal sehingga PLN harus melakukan pemborosan biaya sebesar Rp37 triliun dalam jangka waktu 2tahun.







 diambil dari buletin dakwa al-islam edisi 661tahun XVII

Tidak ada komentar:

Posting Komentar